Menu

LHKASN (Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara) adalah laporan daftar harta kekayaan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang wajib disampaikan untuk

DIPA adalah singkatan dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, yang merupakan dokumen pelaksanaan anggaran pemerintah pusat yang digunakan sebagai dasar untuk melaksanakan kegiatan

KETUA PENGADILAN AGAMA TALU WAKIL KETUA PENGADILAN AGAMA TALU HAKIM PENGADILAN AGAMA TALU KEPANITERAAN PENGADILAN AGAMA TALU KESEKRETARIATAN PENGADILAN AGAMA

  Struktur organisasi adalah sistem yang digunakan untuk mendefinisikan hierarki dalam sebuah organisasi pada Pengadilan Agama Talu dengan tujuan menetapkan

LAPORAN PERKARA PENGADILAN AGAMA TALU LIPA.1 (LAPORAN KEADAAN PERKARA) LIPA.6 (LAPORAN KEGIATAN HAKIM) LIPA.7 (LAPORAN KEUANGAN PERKARA) LIPA.8 (LAPORAN PERKARA

JAM KERJA PELAYANAN DI PENGADILAN AGAMA TALU DASAR HUKUM : Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 071/KMA/SK/V/2008. Keputusan Sekretaris Mahkamah

Panggilan Ghaib adalah upaya panggilan sidang untuk pihak yang tidak diketahui alamatnya melalui media massa, seperti radio atau website, dan ditempel

  Menurut Ketentuan Pasal 6 ayat 1 huruf c SK KMA-RI No. 144/KMA/SK/VIII/2007 Sebagai Berikut: Berhak memperoleh Bantuan Hukum. Berhak

Agenda pimpinan mencakup kegiatan harian, rapat koordinasi, acara seremonial, dan kegiatan lainnya yang terkait dengan tugas dan fungsi pengadilan, seperti

Formulir Keberatan atas Informasi  

HUKUMAN DISIPLIN HASIL PENGAWASAN TAHUN 2025   NO BULAN NAMA PEGAWAI JABATAN JENIS PELANGGARAN DESKRIPSI SINGKAT PELANGGARAN TINDAK LANJUT HUKUMAN

Perempuan dan anak termasuk dalam kelompok rentan yang memerlukan perlindungan dari negara. Perempuan dan anak adalah pihak yang paling sering

PROSES PENYELESAIAN PERKARA CERAI TALAK Pemohon mendaftar permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah. Pemohon dan Termohon dipanggil oleh Pengadilan

DAFTAR SK KETUA PENGADILAN AGAMA TALU  

Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah seperangkat instruksi tertulis yang berisi langkah-langkah kronologis dan sistematis untuk menyelesaikan suatu pekerjaan secara efektif,

SURAT KEPUTUSAN KETUATENTANGRADIUS PANGGILAN PENGADILAN AGAMA TALU

Panjar biaya perkara adalah uang muka yang dibayarkan oleh pihak pencari keadilan saat mengajukan gugatan atau permohonan di pengadilan. Biaya

Ketua selaku Hakim Pengadilan adalah pejabat yang melakukan tugas kekuasaan kehakiman, untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata

Berikut adalah daftar Nama Pimpinan / Ketua Pada Pengadilan Agama Talu dari masa ke masa : Muchtar Zaini (Periode Tahun

Wilayah yurisdiksi pengadilan adalah wilayah hukum yang menjadi kewenangan pengadilan. Yurisdiksi dapat diartikan sebagai kekuasaan, hak, atau wewenang untuk menetapkan

A. TUGAS UMUM Meningkatkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi antara Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Panitera, Sekretaris serta Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional

Pengadilan Agama Talu dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 58 Tahun 1957 tanggal 13 Nopember 1957, juga saat

Bismillahirrahmanirrahim, Assalamu’alaikum, Wr. Wb. Puji syukur kehadirat Allah SWT serta shalawat dan salam disanjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW

Pegawai PPNPN PA Talu Afridal M (Pramubakti) Isnaini, A.Md (Pramubakti) Yuldi Jasman (Pramubakti) Afif Erianto (Pramubakti) Alwan Wisa, S.Kom (Pramubakti)

Hak-hak kepaniteraan meliputi berbagai pelayanan dan tugas yang berkaitan dengan proses peradilan, yang di dalamnya terdapat biaya-biaya tertentu yang dikenal

DAFTAR DELEGASI KELUAR PENGADILAN AGAMA TALU

Perubahan SK Hakim Mediator Nomor 604/KPA.W3-A14/SK.HK1.2.5/VII/2025 tanggal  01  Juli  2025 Mediasi Prosedur Mediasi Semua perkara perdata yang diselesaikan di pengadilan,

LAPORAN LAYANAN SIDANG DI LUAR GEDUNG PENGADILAN AGAMA TALU Laporan Layanan Sidang di Luar Gedung Januari 2025 LIHAT Laporan Layanan

Laporan Layanan Pembebasan Biaya Perkara (PRODEO) Tahun 2025 Laporan Layanan Prodeo Januari LIHAT Laporan Layanan Prodeo Februari LIHAT Laporan Layanan

LAPORAN LAYANAN POSBAKUM PENGADILAN AGAMA TALU Laporan Layanan Posbakum Januari 2025 LIHAT Laporan Layanan Posbakum Februari 2025 LIHAT Laporan Layanan

POS BANTUAN HUKUM (POSBAKUM) PEMBEBASAN BIAYA PERKARA (PRODEO) SIDANG DI LUAR GEDUNG PENGADILAN (SIDANG KELILING) DASAR ATURAN POSBAKUM

PEDOMAN PERMA NO 5 Tahun 2020 tentang Protokol Persidangan dan Keamanan dalam Lingkungan Pengadilan PERMA NO 6 Tahun 2020 tentang

Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.25

Prosedur Pengambilan Produk Pengadilan Prosedur Pengambilan Akta Cerai (AC) Akta cerai merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pengadilan agama sebagai bukti telah terjadi perceraian. Akta cerai

Pengertian Penyelesaian Gugatan Sederhana atau Small Claim Court adalah tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan

PROSEDUR PERKARA PENGAJUAN PERKARA EKSEKUSI

Pemohon mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung RI secara tertulis atau lisan, melalui Pengadilan Agama dalam hal ini PA

Pemohon mengajukan permohonan kasasi secara tertulis/lisan melalui Pengadilan Agama Talu (yang memutus perkara) dalam tenggang waktu 14 hari sesudah Putusan/Penetapan

Permohonan Banding harus disampaikan secara tertulis/lisan kepada Pengadilan Agama Talu dalam tenggang waktu 14 hari , terhitung mulai hari berikutnya

CERAI GUGAT Penggugat  mengajukan  surat   gugatan  beserta  kelengkapan  syarat  lainnya  yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Talu. Surat gugatan penggugat

Formulir Permintaan Informasi Model – A (Biasa) Formulir Permintaan Informasi Model – B (Khusus)

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENGADILAN AGAMA TALU

  SILAHKAN KLIK GAMBAR DI BAWAH INI UNTUK MENGUNJUNGI SISTEM INFORMASI PENGAWASAN BADAN PENGAWASAN  MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA 1. Apa

  Pengertian Adalah layanan bagi Pengguna Terdaftar untuk Pendaftaran Perkara Secara Online, Mendapatkan Taksiran Panjar Biaya Perkara secara online, Pembayaran

PEDOMAN PENGELOLAAN KESEKRETARIATAN Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004

SILAHKAN KLIK GAMBAR DI BAWAH INI UNTUK MENGUNJUNGI SITUS SIPP PENGADILAN AGAMA TALU

PROSEDUR EVAKUASI DAN PERINGATAN DINI KEADAAN DARURAT (MITIGASI) PADA PENGADILAN AGAMA TALU Prosedur Evakuasi Segera tinggalkan gedung sesuai dengan petunjuk

PETUGAS PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)

Agenda /Jadwal Sidang Hari ini Silahkan cek jadwal sidang Anda hari ini berdasarkan nomor perkara Anda. Apabila Anda ingin mengecek

Silahkan klik gambar dibawah ini untuk melihat lebih lanjut program kerja Pengadilan Agama Talu setiap tahun, terima kasih.

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA TALU TAHUN 2026

Presiden RI telah menandatangani Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil pada tanggal

Kode Etik Panitera dan Jurusita Kode etik Panitera dan Jurusita adalah aturan tertulis yang harus dipatuhi dalam melaksanakan tugas peradilan. Kode

Perilaku hakim harus sesuai dengan kode etik dan pedoman perilaku yang berlaku. Kode etik dan pedoman perilaku hakim bertujuan agar hakim

Standar dan maklumat pelayanan adalah pedoman pelayanan publik yang menetapkan 14 poin standar pelayanan seperti sistem, mekanisme, prosedur, jangka waktu,

SOP KESEKRETARIATAN PA TALU

SOP KEPANITERAAN PA TALU

Alamat Pengadilan Alamat Pengadilan Jalan M. Natsir, Kejorongan Pasaman Baru, Kenagarian Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera

JAM KERJA INFORMASI PERKARA JADWAL SIDANG FASILITAS PUBLIK SOP PELAYANAN PUBLIK PETUGAS INFORMASI PROSEDUR EVAKUASI UCAPAN SELAMAT / DUKACITA UNIT

1. Berhak didampingi oleh Kuasa Hukum/ Penasihat Hukum; 2. Berhak berperkara di Pengadilan dengan biaya perkara ditanggung oleh negara (sepanjang

HAK-HAK PARA PENCARI KEADILAN    Berdasarkan SK KMA-RI No. 144/KMA/SK/VIII/2007 Pasal 6 ayat 1 huruf c 1. Berhak memperoleh Bantuan Hukum

SURAT KEPUTUSAN KETUA TENTANG TIM PENGELOLA BIAYA PROSES

SURAT KEPUTUSAN KETUA TENTANG RINCIAN PENGGUNAAN BIAYA PROSES PENGADILAN AGAMA TALU

PROSEDUR PELAYANAN PERMINTAAN INFORMASI Pedoman : SK No. 2-144/KMA/SK/VIII/2022 Mengenai Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan. A. Persyaratan Pemohon lnformasi wajib

Berdasarkan Pasal 30 Peraturan Mahkamah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penanganan Pengaduan ( Whistleblowing System ) di

PROSEDUR PENGADUAN BERDASARKAN PERMA NO. 9 TAHUN 2016 Dalam hal Pengaduan diajukan secara lisan : Pelapor datang menghadap sendiri ke

BAGAN PROSEDUR KEBERATAN ATAS INFORMASI A. Syarat dan Tata Cara Pengajuan Keberatan   1. Pemohon berhak mengajukan keberatan dalam  hal ditemukannya

  1. Setiap Orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 2. Setiap Orang berhak:   a melihat dan

Standar Biaya Penggandaan Informasi bisa Anda lihat pada Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 2-144_KMA_SK_VIII_2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik

KLIK GAMBAR DI BAWAH INI UNTUK MENGUNJUNGI SITUS DIREKTORI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA TALU

UNIT PELAKSANA TEKNIS KESEKRETARIATAN PENGADILAN AGAMA TALU ADRIYENI, SH Sekretaris DIQKI AULIA, S.Kom Plt. Kasubag Umum dan Keuangan YOGI YANOVA,