DOWNLOAD

  • 62/KMA/SK/III/2019 tentang TIM PENYUSUNAN FORMAT (TEMPLATE) DAN PEDOMAN PENULISAN PUTUSAN/PENETAPAN PENGADILAN TINGKAT PERTAMA DAN PENGADILAN TINGKAT BANDING PADA EMPAT LINGKUNGAN PERADILAN SELURUH INDONESIA

  • 57/KMA/SK/III/2019 tentang PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DIBAWAHNYA

  • 58/KMA/SK/III/2019 tentang PEDOMAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) PADA MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN DI BAWAHNYA

  • 50/KMA/SK/III/2019 tentang PEMBERLAKUAN APLIKASI SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN (SIKEP) PADA MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN DI BAWAHNYA

  • 039/KMA/SK/II/2019 tentang TIM PENYUSUN YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG MENGENAI RUMUSAN KAIDAH HUKUM DALAM PUTUSAN-PUTUSAN PENTING

  • 279/KMA/SK/XII/2018 tentang PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN HAKIM AGUNG DR. ANDI SAMSAN NGANRO, S.H., M.H SEBAGAI JURU BICARA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

  • SEMA NOMOR 4 TAHUN 2018 tentang PELAPORAN PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN BIAYA PERKARA PADA PENGADILAN

  • PERMA NOMOR 7 TAHUN 2018 tentang TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI PUTUSAN PENGADILAN PAJAK

  • PERMA NOMOR 6 TAHUN 2018 tentang PEDOMAN PENYELESAIAN SENGKETA ADMINISTRASI PEMERINTAHAN SETELAH MENEMPUH UPAYA ADMINISTRATIF

  • 269/KMA/SK/XII/2018 tentang TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DI BAWAHNYA

  • 200/KMA/SK/X/2018 tentang KELAS, TIPE DAN DAERAH HUKUM PENGADILAN TINGKAT PERTAMA DAN PENGADILAN TINGKAT BANDING PADA EMPAT LINGKUNGAN PERADILAN

  • 722/SEK/SK/XI/2018 tentang PENETAPAN DAFTAR KODE WILAYAH UNTUK PENOMORAN SURAT PADA 85 (DELAPAN PULUH LIMA) PENGADILAN BARU

  • PERMA NOMOR 5 TAHUN 2018 tentang KELAS, TIPE DAN DAERAH HUKUM PENGADILAN TINGKAT PERTAMA DAN PENGADILAN TINGKAT BANDING PADA EMPAT LINGKUNGAN PERADILAN

  • PERMA NOMOR 4 TAHUN 2018 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEPANITERAAN DAN KESEKRETARIATAN PERADILAN

  • 117/KMA/SK/VI/2018 tentang Tata Cara Pemberian dan Perpanjangan Akreditasi Lembaga Penyelenggara Sertifikasi Mediator Bagi Mediator Nonhakim

  • 133/KMA/SK/VII/2018 tentang PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN CALON HAKIM TERPADU

  • 122/KMA/SK/VII/2018 tentang PEDOMAN TATA KELOLA PENGGUNA TERDAFTAR SISTEM INFORMASI PENGADILAN

  • SEMA NOMOR 2 TAHUN 2018 tentang PEMBERLAKUAN SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3 TAHUN 2016 TERHADAP SEMUA JENIS SURAT KETERANGAN

  • PERMA NOMOR 09 TAHUN 2017 tentang FORMAT (TEMPLATE) DAN PEDOMAN PENULISAN PUTUSAN/ PENETAPAN MAHKAMAH AGUNG

  • 72/KMA/SK/III/2018 tentang PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI AKREDITASI LEMBAGA PENYELENGGARA SERTIFIKASI MEDIATOR BAGI MEDIATOR NON HAKIM

    		•

    Beranda Prosedur Berperkara

    Prosedur Berperkara

    No Prosedur Berperkara Lihat/Unduh
    1
    		 Tingkat Pertama
    2
    		 Tingkat Banding
    3
    		 Tingkat Kasasi
    4
    		 Tingkat Peninjauan Kembali

    Catatan:
    – Untuk Perkara lain-lain yang tidak termasuk dalam daftar di atas bisa dilihat/dibaca langkah-langkahnya seperti yang tertera dibawah ini:

    Langkah-langkah yang harus dilakukan :
    1. Penggugat / Pemohon datang ke Pengadilan Agama Talu mengajukan Gugatan / Permohonan secara tertulis atau lisan bagi yang tidak pandai membaca dan menulis (buta huruf) ke bagian Penerimaan Perkara untuk dibuatkan surat Gugatan / Permohonan yang di tanda tangani oleh Ketua Pengadilan Agama / Hakim yang ditunjuk.
    2. Penggugat / Pemohon membayar Panjar Biaya Perkara di Bank Nagari terdekat yang besarnya sesuai dengan taksiran Meja I berdasarkan PP RI No.53 Tahun 2008 dan SK Ketua Pengadilan Agama Nomor : W.3-A14/35/KU.04.2/I/2017 tanggal 04 Januari 2017.
    3. Menyerahkan bukti pembayaran Panjar Biaya Perkara dari Bank ke Meja I untuk selanjutnya dibuatkan SKUM(Surat Kuasa Untuk Membayar) dan dimasukkan dalam berkas perkara setelah diberi stempel lunas satu lembar dan kepada pihak penggugat / pemohon satu lembar
    4. Penggugat / Pemohon yang tidak dapat membuat gugatan / permohonan sendiri dibantu pembuatannya oleh Meja I  berdasarkan cerita / keterangan penggugat / pemohon sendiri yang sebelum di tanda tangani terlebih dahulu dibacakan secara keseluruhan tanpa dipungut biaya.
    5. Penggugat / Pemohon selanjutnya menyerahkan surat gugatan / permohonan yang disertai dengan bukti pembayaran (SKUM) kepada Meja II untuk didaftarkan dalam Register Induk Perkara yang dikelola oleh Meja II. dan selanjutnya petugas meja II menyerahkan satu surat gugatan / permohonan kepada penggugat / pemohon.
    6. Penggugat / Pemohon pulang ketempat tinggalnya dan menunggu panggilan sidang yang akan disampaikan oleh juru sita ke alamat penggugat / pemohon minimal 3 hari sebelum sidang. Jika Pengugat / pemohon ketika disampaikan panggilan sidang oleh jurusita kealamatnya tidak bertemu maka panggilan disampaikan melalui kepala desa atau lurah wilayah tempat tinggal penggugat / pemohon.
    7. Penggugat / Pemohon datang ke Pengadilan Agama Talu sesuai dengan panggilan sidang dan mendaftarkan diri untuk menghadiri sidang.
    8. Penggugat / Pemohon menunggu antrian sidang sesuai dengan nomor urut antrian sidang.
    Agenda Kerja Pimpinan
  • 2022-04-25 : Menghadiri Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kabupaten Pasaman Barat
  • 2022-04-21 : Konsultasi perkara eksekusi dengan Wakil Ketua PTA Padang, Drs. Hamdani .S, S.H, M.H.I
  • 2022-04-12 : Safari Ramadhan bersama PEMDA Pasaman Barat ke Silaping, Kec. Ranah Batahan
  • 2021-02-17 : Menghadiri Acara Serah Terima Jabatan Bupati Pasaman Barat di Aula Kantor Bupati Pasbar. Dihadiri lansung oleh Wakil Ketua PA Talu
    • INFORMASI CEPAT Berperkara secara online? Buat Gugatan/Permohonan sendiri? Anda tidak puas?
    Adukan disini!     Cek Info Perkara Anda disini! Download Putusan Disini! Ambil Antrian Sidang
    T A U T A N account_balanceMAHKAMAH AGUNG RI account_balanceBADILAG - MARI account_balancePTA - PADANG account_balanceJDIH - MARI account_balanceDIREKTORI PUTUSAN MARI account_balanceE-LEARNING - MARI account_balancePUSTAKA - MARI account_balancePengadilan Agama Se-SUMBAR
    expand_less
    Fokus PTA-Padang Koreksi Data/Transaksi dan Penyampaian LKKL TA 2020 Audited - 13/04 Undangan Kunjungan Kerja DPR RI - 09/04 Penyampaian Laporan Kinerja Secara Elektronik - 06/04 Penilaian Kinerja Satuan Kerja di Lingkungan Peradilan Agama Tahun 2021 - 31/03 Pemanfaatan E-keuangan perkara 2021 - 31/03
    Berita Badilag MA-RI Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Agama MA RI Menghadiri Undangan dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Untuk Melakukan Rapat Evaluasi dan Koordinasi Percepatan Implementasi Perpres Nomor 62 Tahun 2019 tentang Strategi Nasional Percepatan A Pastikan Anggaran Program Disabilitas Bagi Satker Pilot Project, Badilag Minta Rencana Program, Guidelines, Milestone, dan Kesiapan Satker - 15/04 Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Agama Hadiri dan Apresiasi Launching Aplikasi PA Serang - 12/04 Ditjen Badilag Menghelat Acara Sosialisasi Data-Data Falakiyah - 31/03 Pastikan Akurasi Data Keuangan Perkara Melalui Aplikasi Keuangan Perkara, Ditjen Badilag Panggil Seluruh Panitera Pengadilan Tingkat Banding - 31/03
    Berita MA-RI MAHKAMAH AGUNG TERUS BERUPAYA UNTUK MENDORONG PROGRAM-PROGRAM PRIORITAS PEMERINTAH, TERMASUK DALAM HAL KEMUDAHAN BERUSAHA - 23/04 MA MENYELENGGARAKAN SELEKSI CALON HAKIM AD HOC TIPIKOR TAHAP XV TAHUN 2021 - 22/04 KETUA MAHKAMAH AGUNG MENGAMBIL SUMPAH JABATAN DAN MELANTIK 3 HAKIM AD HOC PADA MA - 16/04 MA BERKOMITMEN MEMENUHI HAK-HAK PEREMPUAN DAN ANAK - 15/04 KUNJUNGAN KERJA RESES MASA PERSIDANGAN IV TAHUN SIDANG 2020 – 2021 KE WILAYAH HUKUM PROVINSI ACEH - 12/04