date_range Hari : Kamis, Tanggal : 24 June 2019
DOWNLOAD

  • 62/KMA/SK/III/2019 tentang TIM PENYUSUNAN FORMAT (TEMPLATE) DAN PEDOMAN PENULISAN PUTUSAN/PENETAPAN PENGADILAN TINGKAT PERTAMA DAN PENGADILAN TINGKAT BANDING PADA EMPAT LINGKUNGAN PERADILAN SELURUH INDONESIA

  • 57/KMA/SK/III/2019 tentang PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DIBAWAHNYA

  • 58/KMA/SK/III/2019 tentang PEDOMAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) PADA MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN DI BAWAHNYA

  • 50/KMA/SK/III/2019 tentang PEMBERLAKUAN APLIKASI SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN (SIKEP) PADA MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN DI BAWAHNYA

  • 039/KMA/SK/II/2019 tentang TIM PENYUSUN YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG MENGENAI RUMUSAN KAIDAH HUKUM DALAM PUTUSAN-PUTUSAN PENTING

  • 279/KMA/SK/XII/2018 tentang PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN HAKIM AGUNG DR. ANDI SAMSAN NGANRO, S.H., M.H SEBAGAI JURU BICARA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

  • SEMA NOMOR 4 TAHUN 2018 tentang PELAPORAN PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN BIAYA PERKARA PADA PENGADILAN

  • PERMA NOMOR 7 TAHUN 2018 tentang TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI PUTUSAN PENGADILAN PAJAK

  • PERMA NOMOR 6 TAHUN 2018 tentang PEDOMAN PENYELESAIAN SENGKETA ADMINISTRASI PEMERINTAHAN SETELAH MENEMPUH UPAYA ADMINISTRATIF

  • 269/KMA/SK/XII/2018 tentang TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DI BAWAHNYA

  • 200/KMA/SK/X/2018 tentang KELAS, TIPE DAN DAERAH HUKUM PENGADILAN TINGKAT PERTAMA DAN PENGADILAN TINGKAT BANDING PADA EMPAT LINGKUNGAN PERADILAN

  • 722/SEK/SK/XI/2018 tentang PENETAPAN DAFTAR KODE WILAYAH UNTUK PENOMORAN SURAT PADA 85 (DELAPAN PULUH LIMA) PENGADILAN BARU

  • PERMA NOMOR 5 TAHUN 2018 tentang KELAS, TIPE DAN DAERAH HUKUM PENGADILAN TINGKAT PERTAMA DAN PENGADILAN TINGKAT BANDING PADA EMPAT LINGKUNGAN PERADILAN

  • PERMA NOMOR 4 TAHUN 2018 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEPANITERAAN DAN KESEKRETARIATAN PERADILAN

  • 117/KMA/SK/VI/2018 tentang Tata Cara Pemberian dan Perpanjangan Akreditasi Lembaga Penyelenggara Sertifikasi Mediator Bagi Mediator Nonhakim

  • 133/KMA/SK/VII/2018 tentang PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN CALON HAKIM TERPADU

  • 122/KMA/SK/VII/2018 tentang PEDOMAN TATA KELOLA PENGGUNA TERDAFTAR SISTEM INFORMASI PENGADILAN

  • SEMA NOMOR 2 TAHUN 2018 tentang PEMBERLAKUAN SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3 TAHUN 2016 TERHADAP SEMUA JENIS SURAT KETERANGAN

  • PERMA NOMOR 09 TAHUN 2017 tentang FORMAT (TEMPLATE) DAN PEDOMAN PENULISAN PUTUSAN/ PENETAPAN MAHKAMAH AGUNG

  • 72/KMA/SK/III/2018 tentang PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI AKREDITASI LEMBAGA PENYELENGGARA SERTIFIKASI MEDIATOR BAGI MEDIATOR NON HAKIM

    		•

    Beranda Prosedur Berperkara

    Prosedur Berperkara

    No Prosedur Berperkara Lihat/Unduh
    1
    		 Tingkat Pertama
    2
    		 Tingkat Banding
    3
    		 Tingkat Kasasi
    4
    		 Tingkat Peninjauan Kembali

    Catatan:
    – Untuk Perkara lain-lain yang tidak termasuk dalam daftar di atas bisa dilihat/dibaca langkah-langkahnya seperti yang tertera dibawah ini:

    Langkah-langkah yang harus dilakukan :
    1. Penggugat / Pemohon datang ke Pengadilan Agama Talu mengajukan Gugatan / Permohonan secara tertulis atau lisan bagi yang tidak pandai membaca dan menulis (buta huruf) ke bagian Penerimaan Perkara untuk dibuatkan surat Gugatan / Permohonan yang di tanda tangani oleh Ketua Pengadilan Agama / Hakim yang ditunjuk.
    2. Penggugat / Pemohon membayar Panjar Biaya Perkara di Bank Nagari terdekat yang besarnya sesuai dengan taksiran Meja I berdasarkan PP RI No.53 Tahun 2008 dan SK Ketua Pengadilan Agama Nomor : W.3-A14/35/KU.04.2/I/2017 tanggal 04 Januari 2017.
    3. Menyerahkan bukti pembayaran Panjar Biaya Perkara dari Bank ke Meja I untuk selanjutnya dibuatkan SKUM(Surat Kuasa Untuk Membayar) dan dimasukkan dalam berkas perkara setelah diberi stempel lunas satu lembar dan kepada pihak penggugat / pemohon satu lembar
    4. Penggugat / Pemohon yang tidak dapat membuat gugatan / permohonan sendiri dibantu pembuatannya oleh Meja I  berdasarkan cerita / keterangan penggugat / pemohon sendiri yang sebelum di tanda tangani terlebih dahulu dibacakan secara keseluruhan tanpa dipungut biaya.
    5. Penggugat / Pemohon selanjutnya menyerahkan surat gugatan / permohonan yang disertai dengan bukti pembayaran (SKUM) kepada Meja II untuk didaftarkan dalam Register Induk Perkara yang dikelola oleh Meja II. dan selanjutnya petugas meja II menyerahkan satu surat gugatan / permohonan kepada penggugat / pemohon.
    6. Penggugat / Pemohon pulang ketempat tinggalnya dan menunggu panggilan sidang yang akan disampaikan oleh juru sita ke alamat penggugat / pemohon minimal 3 hari sebelum sidang. Jika Pengugat / pemohon ketika disampaikan panggilan sidang oleh jurusita kealamatnya tidak bertemu maka panggilan disampaikan melalui kepala desa atau lurah wilayah tempat tinggal penggugat / pemohon.
    7. Penggugat / Pemohon datang ke Pengadilan Agama Talu sesuai dengan panggilan sidang dan mendaftarkan diri untuk menghadiri sidang.
    8. Penggugat / Pemohon menunggu antrian sidang sesuai dengan nomor urut antrian sidang.
    Agenda Kerja Pimpinan
  • 2019-05-21 : Rapat Paripurna DPRD Pasaman Barat
  • 2019-05-20 : Buka Bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat
  • 2019-05-20 : Upacara dan Perayaan Hari Kebangkitan Nasional ke-111
  • 2019-05-18 : Buka Bersama di Polres Pasaman Barat
    • INFORMASI CEPAT Anda tidak puas?
    Adukan disini!     Cek Info Perkara Anda disini! Download Putusan Disini! Ambil Antrian Sidang
    GREETING CARD
    T A U T A N account_balanceMAHKAMAH AGUNG RI account_balanceBADILAG - MARI account_balancePTA - PADANG account_balanceJDIH - MARI account_balanceDIREKTORI PUTUSAN MARI account_balanceE-LEARNING - MARI account_balancePUSTAKA - MARI account_balanceE-COURT - MARI
    PA SE-SUMATERA BARAT account_balancePA - BATUSANGKAR account_balancePA - BUKIT TINGGI account_balancePA - KOTO BARU account_balancePA - LUBUK BASUNG account_balancePA - LUBUK SIKAPING account_balancePA - MANINJAU account_balancePA - MUARA LABUH account_balancePA - PADANG account_balancePA - PADANG PANJANG account_balancePA - PAINAN account_balancePA - PARIAMAN account_balancePA - PAYAKUMBUH account_balancePA - SAWAHLUNTO account_balancePA - SIJUNJUNG account_balancePA - SOLOK account_balancePA - TANJUNG PATI
    expand_less
    Fokus PTA-Padang Petunjuk Pelaksanaan SP-SABA - 31/06 Teguran - 29/05 Laporan Hasil Pemantauan Kehadiran Sebelum dan Sesudah Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1440 H - 29/05 Pemberitahuan Hari Libur Nasional, Cuti bersama dan Peringatan Hari Pancasila Tahun 2019 - 24/05 Penetapan Jam Kerja Selama Bulan Ramadhan 1440 H - 29/04
    Berita Badilag MA-RI Praktek Kerja Lapangan, Mahasiswa IAIN Metro Lampung Kunjungi Badilag - 25/04 Dirjen Badilag Lakukan Pembinaan di Labuan Bajo - 23/04 MA Luncurkan SIPP Tingkat Bading Versi 3.2.0 - 23/04 Badilag Jajaki Kerjasama dengan Universitas Oxford - 18/04 PTSP Pengadilan Agama Jakarta Selatan Diresmikan Dirjen Badilag - 05/04
    Berita MA-RI DISKUSI TERBATAS TENTANG PENGALAMAN AUSTRALIA DALAM RESTRUKTURISASI DAN ORGANISASI PERADILAN - 18/06 KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI III DPR RI DALAM RANGKA MENERIMA MASUKAN TENTANG RUU PEMASYARAKATAN - 18/06 CERAMAH TENTANG PENGALAMAN AUSTRALIA DALAM MEREFORMASI PERADILAN UNTUK KEMUDAHAN BERUSAHA - 18/06 SEKRETARIS MA: “AYO KERJA LEBIH KERAS LAGI MEWUJUDKAN WBK DAN WBBM - 18/06 DISKUSI PUBLIK DRAFT LITIGASI ELEKTRONIK - 17/06
    Statistik Pengunjung 34.204.36.101IP Anda 36Pengunjung Hari ini 98Hits hari ini 8665Total Hits 2Pengunjung Online 002575Total