DOWNLOAD

  • 62/KMA/SK/III/2019 tentang TIM PENYUSUNAN FORMAT (TEMPLATE) DAN PEDOMAN PENULISAN PUTUSAN/PENETAPAN PENGADILAN TINGKAT PERTAMA DAN PENGADILAN TINGKAT BANDING PADA EMPAT LINGKUNGAN PERADILAN SELURUH INDONESIA

  • 57/KMA/SK/III/2019 tentang PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DIBAWAHNYA

  • 58/KMA/SK/III/2019 tentang PEDOMAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) PADA MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN DI BAWAHNYA

  • 50/KMA/SK/III/2019 tentang PEMBERLAKUAN APLIKASI SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN (SIKEP) PADA MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN DI BAWAHNYA

  • 039/KMA/SK/II/2019 tentang TIM PENYUSUN YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG MENGENAI RUMUSAN KAIDAH HUKUM DALAM PUTUSAN-PUTUSAN PENTING

  • 279/KMA/SK/XII/2018 tentang PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN HAKIM AGUNG DR. ANDI SAMSAN NGANRO, S.H., M.H SEBAGAI JURU BICARA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

  • SEMA NOMOR 4 TAHUN 2018 tentang PELAPORAN PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN BIAYA PERKARA PADA PENGADILAN

  • PERMA NOMOR 7 TAHUN 2018 tentang TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI PUTUSAN PENGADILAN PAJAK

  • PERMA NOMOR 6 TAHUN 2018 tentang PEDOMAN PENYELESAIAN SENGKETA ADMINISTRASI PEMERINTAHAN SETELAH MENEMPUH UPAYA ADMINISTRATIF

  • 269/KMA/SK/XII/2018 tentang TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DI BAWAHNYA

  • 200/KMA/SK/X/2018 tentang KELAS, TIPE DAN DAERAH HUKUM PENGADILAN TINGKAT PERTAMA DAN PENGADILAN TINGKAT BANDING PADA EMPAT LINGKUNGAN PERADILAN

  • 722/SEK/SK/XI/2018 tentang PENETAPAN DAFTAR KODE WILAYAH UNTUK PENOMORAN SURAT PADA 85 (DELAPAN PULUH LIMA) PENGADILAN BARU

  • PERMA NOMOR 5 TAHUN 2018 tentang KELAS, TIPE DAN DAERAH HUKUM PENGADILAN TINGKAT PERTAMA DAN PENGADILAN TINGKAT BANDING PADA EMPAT LINGKUNGAN PERADILAN

  • PERMA NOMOR 4 TAHUN 2018 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEPANITERAAN DAN KESEKRETARIATAN PERADILAN

  • 117/KMA/SK/VI/2018 tentang Tata Cara Pemberian dan Perpanjangan Akreditasi Lembaga Penyelenggara Sertifikasi Mediator Bagi Mediator Nonhakim

  • 133/KMA/SK/VII/2018 tentang PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN CALON HAKIM TERPADU

  • 122/KMA/SK/VII/2018 tentang PEDOMAN TATA KELOLA PENGGUNA TERDAFTAR SISTEM INFORMASI PENGADILAN

  • SEMA NOMOR 2 TAHUN 2018 tentang PEMBERLAKUAN SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3 TAHUN 2016 TERHADAP SEMUA JENIS SURAT KETERANGAN

  • PERMA NOMOR 09 TAHUN 2017 tentang FORMAT (TEMPLATE) DAN PEDOMAN PENULISAN PUTUSAN/ PENETAPAN MAHKAMAH AGUNG

  • 72/KMA/SK/III/2018 tentang PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI AKREDITASI LEMBAGA PENYELENGGARA SERTIFIKASI MEDIATOR BAGI MEDIATOR NON HAKIM

    		•

    Beranda Prosedur Pelayanan Meja Pengaduan

    INFORMASI TERKAIT PELAYANAN MEJA PENGADUAN
    TATA CARA PENYELESAIAN PENGADUAN
    HAK PELAPOR DAN TERLAPOR
    ALUR DAN JANGKA WAKTU PENANGANAN PENGADUAN

    PEDOMAN DAN TATA CARA PELAYANAN MEJA PENGADUAN
    PEDOMAN PELAYANAN MEJA PENGADUAN [Download]
    SUMBER
    PERMA NOMOR 09 TAHUN 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan [Download]
    FORMULIR DAN TANDA BUKTI PENGADUAN
    FORMULIR PENGADUAN
    TANDA BUKTI PENGADUAN
    KONTAK PENGADUAN
    Alamat Surat Jl. Jati II Pasaman Baru, Simpang Empat, Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Kode Pos 26366
    Telepon +628116631001
    Whatsapp +6285214076279
    e-Mail pengaduan.patalu@yahoo.com
    Online Siwas Mahkamah Agung RI
    Agenda Kerja Pimpinan
  • 2022-04-25 : Menghadiri Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kabupaten Pasaman Barat
  • 2022-04-21 : Konsultasi perkara eksekusi dengan Wakil Ketua PTA Padang, Drs. Hamdani .S, S.H, M.H.I
  • 2022-04-12 : Safari Ramadhan bersama PEMDA Pasaman Barat ke Silaping, Kec. Ranah Batahan
  • 2021-02-17 : Menghadiri Acara Serah Terima Jabatan Bupati Pasaman Barat di Aula Kantor Bupati Pasbar. Dihadiri lansung oleh Wakil Ketua PA Talu
    • INFORMASI CEPAT Berperkara secara online? Buat Gugatan/Permohonan sendiri? Anda tidak puas?
    Adukan disini!     Cek Info Perkara Anda disini! Download Putusan Disini! Ambil Antrian Sidang
    T A U T A N account_balanceMAHKAMAH AGUNG RI account_balanceBADILAG - MARI account_balancePTA - PADANG account_balanceJDIH - MARI account_balanceDIREKTORI PUTUSAN MARI account_balanceE-LEARNING - MARI account_balancePUSTAKA - MARI account_balancePengadilan Agama Se-SUMBAR
    expand_less
    Fokus PTA-Padang Koreksi Data/Transaksi dan Penyampaian LKKL TA 2020 Audited - 13/04 Undangan Kunjungan Kerja DPR RI - 09/04 Penyampaian Laporan Kinerja Secara Elektronik - 06/04 Penilaian Kinerja Satuan Kerja di Lingkungan Peradilan Agama Tahun 2021 - 31/03 Pemanfaatan E-keuangan perkara 2021 - 31/03
    Berita Badilag MA-RI Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Agama MA RI Menghadiri Undangan dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Untuk Melakukan Rapat Evaluasi dan Koordinasi Percepatan Implementasi Perpres Nomor 62 Tahun 2019 tentang Strategi Nasional Percepatan A Pastikan Anggaran Program Disabilitas Bagi Satker Pilot Project, Badilag Minta Rencana Program, Guidelines, Milestone, dan Kesiapan Satker - 15/04 Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Agama Hadiri dan Apresiasi Launching Aplikasi PA Serang - 12/04 Ditjen Badilag Menghelat Acara Sosialisasi Data-Data Falakiyah - 31/03 Pastikan Akurasi Data Keuangan Perkara Melalui Aplikasi Keuangan Perkara, Ditjen Badilag Panggil Seluruh Panitera Pengadilan Tingkat Banding - 31/03
    Berita MA-RI MAHKAMAH AGUNG TERUS BERUPAYA UNTUK MENDORONG PROGRAM-PROGRAM PRIORITAS PEMERINTAH, TERMASUK DALAM HAL KEMUDAHAN BERUSAHA - 23/04 MA MENYELENGGARAKAN SELEKSI CALON HAKIM AD HOC TIPIKOR TAHAP XV TAHUN 2021 - 22/04 KETUA MAHKAMAH AGUNG MENGAMBIL SUMPAH JABATAN DAN MELANTIK 3 HAKIM AD HOC PADA MA - 16/04 MA BERKOMITMEN MEMENUHI HAK-HAK PEREMPUAN DAN ANAK - 15/04 KUNJUNGAN KERJA RESES MASA PERSIDANGAN IV TAHUN SIDANG 2020 – 2021 KE WILAYAH HUKUM PROVINSI ACEH - 12/04