DOWNLOAD
  • 62/KMA/SK/III/2019 tentang TIM PENYUSUNAN FORMAT (TEMPLATE) DAN PEDOMAN PENULISAN PUTUSAN/PENETAPAN PENGADILAN TINGKAT PERTAMA DAN PENGADILAN TINGKAT BANDING PADA EMPAT LINGKUNGAN PERADILAN SELURUH INDONESIA

  • 57/KMA/SK/III/2019 tentang PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DIBAWAHNYA

  • 58/KMA/SK/III/2019 tentang PEDOMAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) PADA MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN DI BAWAHNYA

  • 50/KMA/SK/III/2019 tentang PEMBERLAKUAN APLIKASI SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN (SIKEP) PADA MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN DI BAWAHNYA

  • 039/KMA/SK/II/2019 tentang TIM PENYUSUN YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG MENGENAI RUMUSAN KAIDAH HUKUM DALAM PUTUSAN-PUTUSAN PENTING

  • 279/KMA/SK/XII/2018 tentang PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN HAKIM AGUNG DR. ANDI SAMSAN NGANRO, S.H., M.H SEBAGAI JURU BICARA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

  • SEMA NOMOR 4 TAHUN 2018 tentang PELAPORAN PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN BIAYA PERKARA PADA PENGADILAN

  • PERMA NOMOR 7 TAHUN 2018 tentang TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI PUTUSAN PENGADILAN PAJAK

  • PERMA NOMOR 6 TAHUN 2018 tentang PEDOMAN PENYELESAIAN SENGKETA ADMINISTRASI PEMERINTAHAN SETELAH MENEMPUH UPAYA ADMINISTRATIF

  • 269/KMA/SK/XII/2018 tentang TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DI BAWAHNYA

  • 200/KMA/SK/X/2018 tentang KELAS, TIPE DAN DAERAH HUKUM PENGADILAN TINGKAT PERTAMA DAN PENGADILAN TINGKAT BANDING PADA EMPAT LINGKUNGAN PERADILAN

  • 722/SEK/SK/XI/2018 tentang PENETAPAN DAFTAR KODE WILAYAH UNTUK PENOMORAN SURAT PADA 85 (DELAPAN PULUH LIMA) PENGADILAN BARU

  • PERMA NOMOR 5 TAHUN 2018 tentang KELAS, TIPE DAN DAERAH HUKUM PENGADILAN TINGKAT PERTAMA DAN PENGADILAN TINGKAT BANDING PADA EMPAT LINGKUNGAN PERADILAN

  • PERMA NOMOR 4 TAHUN 2018 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEPANITERAAN DAN KESEKRETARIATAN PERADILAN

  • 117/KMA/SK/VI/2018 tentang Tata Cara Pemberian dan Perpanjangan Akreditasi Lembaga Penyelenggara Sertifikasi Mediator Bagi Mediator Nonhakim

  • 133/KMA/SK/VII/2018 tentang PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN CALON HAKIM TERPADU

  • 122/KMA/SK/VII/2018 tentang PEDOMAN TATA KELOLA PENGGUNA TERDAFTAR SISTEM INFORMASI PENGADILAN

  • SEMA NOMOR 2 TAHUN 2018 tentang PEMBERLAKUAN SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3 TAHUN 2016 TERHADAP SEMUA JENIS SURAT KETERANGAN

  • PERMA NOMOR 09 TAHUN 2017 tentang FORMAT (TEMPLATE) DAN PEDOMAN PENULISAN PUTUSAN/ PENETAPAN MAHKAMAH AGUNG

  • 72/KMA/SK/III/2018 tentang PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI AKREDITASI LEMBAGA PENYELENGGARA SERTIFIKASI MEDIATOR BAGI MEDIATOR NON HAKIM

  • Beranda Berita


    Pastikan Objek Perkara Tepat, Majelis Hakim PA Talu melakukan Pemeriksaan Setempat (Descente) Perkara Harta Bersama
    create Posted by : Admin | date_range Date : 2021-02-08

    Senin—08 Februari 2021 Masehi/26 Jumadil Akhir 1442 Hjriyah. Majelis Hakim yang mengadili perkara Harta Bersama dengan register perkara Nomor 545/Pdt.G/2020/PA.Talu melaksanakan Pemeriksaan Setempat (Descente). Descente tersebut dilaksanakan terhadap dua objek perkara yang berupa bangunan rumah permanen dan satu kapling kebun sawit. Kedua objek perkara tersebut terletak di wilayah Kecamatan Luhak nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat.

     

    Descente dipimpin langsung oleh Ketua Majelis yang mengadili perkara Harta Bersama tersebut, A. Wafi, S.H.I. dan didampingi oleh dua Hakim Anggota, Panitera Pengganti, Jurusita dan Juru Ukur. Descente juga dihadiri oleh Para Pihak yang didampingi Kuasa Hukum masing-masing. Selama pelaksanaan, Pihak Penggugat berkoordinasi dengan pihak keamanan melalui Kepolisian Sektor Pasaman. Kepolisian Sektor Pasaman kemudian mengirimkan dua personel kepolisian untuk memastikan bahwa pemeriksaan setempat berjalan dengan aman dan lancar.

     

    Ketua Majelis, A. Wafi, S.H.I. menyatakan bahwa turun ke lapangan ini bertujuan untuk memastikan keberadaan dan kepemilikan objek sengketa tersebut. “Descente hari ini dilaksanakan berdasarkan perintah Majelis pada sidang insidentil yang memeriksa petitum sita harta bersama dan jaminan terhadap kedua objek sengketa. Dengan adanya descente, Majelis Hakim ingin memastikan bahwa tidak ada hak orang lain terciderai jika sita dikabulkan. Selain itu, Majelis juga ingin mendalami apakah dalil permohonan sita memang nyata adanya,” Papar Ketua Majelis saat membuka sidang Descente tersebut.

    Pemeriksaan Setempat terlaksana dengan aman dan terkendali. Objek pertama rumah permanen dilakukan pemeriksaan secara mendetail ukurannya dan spesifikasi bangunannya oleh Juru Sita Pengganti dan Juru Ukur PA Talu. Sementara objek kedua kebun sawit memerlukan usaha lebih dalam melakukan pemeriksaan. “Jalan yang ditempuh harus memutar karena jalan terdekat tidak bisa dilewati oleh mobil. Terdapat jembatan yang terlalu sempit, sehingga hanya kendaraan roda dua yang dapat mengaksesnya. Namun hal tersebut tidak menghalangi Tim Pemeriksaan Setempat PA Talu untuk melakukan pemeriksaan meskipun harus memutar,” ungkap Supardi, Juru Sita Pengganti PA Talu.

     

    Setelah merasa Pemeriksaan Setempat cukup, Ketua Majelis menyatakan menutup sidang dan menunda sidang untuk Musyawarah Majelis terkait petitum sita jaminan dan harta bersama perkara tersebut. “Kami mengucapkan terima kasih terhadap semua pihak yang terlibat dalam sidang Descente ini sehingga terlaksana dengan baik tanpa kendala berarti,” pungkas A. Wafi, S.H.I.

     

     

    expand_less