DOWNLOAD
  • 62/KMA/SK/III/2019 tentang TIM PENYUSUNAN FORMAT (TEMPLATE) DAN PEDOMAN PENULISAN PUTUSAN/PENETAPAN PENGADILAN TINGKAT PERTAMA DAN PENGADILAN TINGKAT BANDING PADA EMPAT LINGKUNGAN PERADILAN SELURUH INDONESIA

  • 57/KMA/SK/III/2019 tentang PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DIBAWAHNYA

  • 58/KMA/SK/III/2019 tentang PEDOMAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) PADA MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN DI BAWAHNYA

  • 50/KMA/SK/III/2019 tentang PEMBERLAKUAN APLIKASI SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN (SIKEP) PADA MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN DI BAWAHNYA

  • 039/KMA/SK/II/2019 tentang TIM PENYUSUN YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG MENGENAI RUMUSAN KAIDAH HUKUM DALAM PUTUSAN-PUTUSAN PENTING

  • 279/KMA/SK/XII/2018 tentang PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN HAKIM AGUNG DR. ANDI SAMSAN NGANRO, S.H., M.H SEBAGAI JURU BICARA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

  • SEMA NOMOR 4 TAHUN 2018 tentang PELAPORAN PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN BIAYA PERKARA PADA PENGADILAN

  • PERMA NOMOR 7 TAHUN 2018 tentang TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI PUTUSAN PENGADILAN PAJAK

  • PERMA NOMOR 6 TAHUN 2018 tentang PEDOMAN PENYELESAIAN SENGKETA ADMINISTRASI PEMERINTAHAN SETELAH MENEMPUH UPAYA ADMINISTRATIF

  • 269/KMA/SK/XII/2018 tentang TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DI BAWAHNYA

  • 200/KMA/SK/X/2018 tentang KELAS, TIPE DAN DAERAH HUKUM PENGADILAN TINGKAT PERTAMA DAN PENGADILAN TINGKAT BANDING PADA EMPAT LINGKUNGAN PERADILAN

  • 722/SEK/SK/XI/2018 tentang PENETAPAN DAFTAR KODE WILAYAH UNTUK PENOMORAN SURAT PADA 85 (DELAPAN PULUH LIMA) PENGADILAN BARU

  • PERMA NOMOR 5 TAHUN 2018 tentang KELAS, TIPE DAN DAERAH HUKUM PENGADILAN TINGKAT PERTAMA DAN PENGADILAN TINGKAT BANDING PADA EMPAT LINGKUNGAN PERADILAN

  • PERMA NOMOR 4 TAHUN 2018 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEPANITERAAN DAN KESEKRETARIATAN PERADILAN

  • 117/KMA/SK/VI/2018 tentang Tata Cara Pemberian dan Perpanjangan Akreditasi Lembaga Penyelenggara Sertifikasi Mediator Bagi Mediator Nonhakim

  • 133/KMA/SK/VII/2018 tentang PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN CALON HAKIM TERPADU

  • 122/KMA/SK/VII/2018 tentang PEDOMAN TATA KELOLA PENGGUNA TERDAFTAR SISTEM INFORMASI PENGADILAN

  • SEMA NOMOR 2 TAHUN 2018 tentang PEMBERLAKUAN SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3 TAHUN 2016 TERHADAP SEMUA JENIS SURAT KETERANGAN

  • PERMA NOMOR 09 TAHUN 2017 tentang FORMAT (TEMPLATE) DAN PEDOMAN PENULISAN PUTUSAN/ PENETAPAN MAHKAMAH AGUNG

  • 72/KMA/SK/III/2018 tentang PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI AKREDITASI LEMBAGA PENYELENGGARA SERTIFIKASI MEDIATOR BAGI MEDIATOR NON HAKIM

  • Beranda Berita


    Rapat Evaluasi Implementasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Agama Talu
    create Posted by : Redaksi PA Talu | date_range Date : 2020-11-02

    rapat 2 nov

    Rapat Evaluasi Peningkatan Implementasi SIPP

    Simpang Empat – 02 November 2020 M/16 Rabi’ul Awwal 1442 H. Senin siang, 02 November 2020, Pengadilan Agama (PA) Talu melaksanakan rapat dalam rangka evaluasi implementasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) di PA Talu. Rapat dihadiri oleh Hakim, Pejabat Kepaniteraan dan Petugas Pelayanan di PTSP.

                   Panitera PA Talu, Drs. H. Efizon memandu rapat evaluasi. “Rapat kali ini untuk meningkatkan presisi data SIPP,” ungkap Panitera PA Talu. Ketepatan data dalam SIPP sangat penting. Karena data dalam SIPP dan form turunannya saat ini merupakan akta otentik sebagai pengganti dari buku register manual.

                   Sebagai informasi, saat ini PA Talu menerapkan e-Register sebagai ganti buku register. Penerapan tersebut dilaksanakan didasarkan pada surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama (Dirjend Badilag) nomor 0424/DJA/HM.00/II/2019 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik. Dirjen Badilag menginstruksikan migrasi buku register manual menuju e-Register berdasarkan SIPP.

                   Dalam rapat tersebut, evaluasi membahas beberapa hal. Diantaranya adalah pembahasan mengenai kesesuaian data yang dimasukkan dalam SIPP dengan data yang sesuai dengan nyatanya. Karena kesesuaian data tersebut merupakan tulang punggung dari e-Register sebagai akta otentik. “Kita harus cermat dan teliti dalam input data, karena data elektronik SIPP dianggap memiliki kekuatan hukum yang sama dengan data dalam buku register manual. Keduanya merupakan akta otentik,” papar Ketua PA Talu, H. Fahmi R., S.Ag., M.H.I dalam rapat tersebut.

                   Selain input data, Panitera PA Talu juga mendiskusikan mengenai usulan-usulan dalam rangka refinasi implementasi SIPP. Refinasi tersebut perlu diterapkan untuk meningkatkan alur kerja penyelesaian perkara. Salah satu usulan yang didiskusikan adalah kemungkinan input data pendukung persidangan dalam SIPP. “Saat ini, SIPP hanya mendukung input data pendukung persidangan dalam bentuk teks. Belum ada dukungan untuk melampirkan data pendukung persidangan,” papar Yuldi Jasman, Admin sistem Informasi Teknologi (TI) PA Talu.

                   Rapat diakhiri dengan mencatatkan beberapa masukan guna meningkatkan implementasi SIPP. Yaitu, masing-masing pihak terkait dalam input data dalam SIPP harus bekerja sama untuk memastikan kesesuaian data. Di samping itu, rapat evaluasi menugaskan Tim IT PA Talu untuk melakukan eksplorasi opsi-opsi upload data pendukung persidangan di SIPP. Panitera kemudian mengakhiri dengan menambahkan, “Sebagai informasi, saat ini perkara PA Talu sudah menembus seribu perkara. Kesempurnaan alur kerja penyelesaian perkara sangat penting karena beban kerja perkara PA Talu yang meningkat.” (Latif Mustofa, SHI, LLM/Redaksi PA Talu)

    expand_less