date_range Hari : Kamis, Tanggal : 24 June 2019
DOWNLOAD
  • 62/KMA/SK/III/2019 tentang TIM PENYUSUNAN FORMAT (TEMPLATE) DAN PEDOMAN PENULISAN PUTUSAN/PENETAPAN PENGADILAN TINGKAT PERTAMA DAN PENGADILAN TINGKAT BANDING PADA EMPAT LINGKUNGAN PERADILAN SELURUH INDONESIA

  • 57/KMA/SK/III/2019 tentang PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DIBAWAHNYA

  • 58/KMA/SK/III/2019 tentang PEDOMAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) PADA MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN DI BAWAHNYA

  • 50/KMA/SK/III/2019 tentang PEMBERLAKUAN APLIKASI SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN (SIKEP) PADA MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN DI BAWAHNYA

  • 039/KMA/SK/II/2019 tentang TIM PENYUSUN YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG MENGENAI RUMUSAN KAIDAH HUKUM DALAM PUTUSAN-PUTUSAN PENTING

  • 279/KMA/SK/XII/2018 tentang PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN HAKIM AGUNG DR. ANDI SAMSAN NGANRO, S.H., M.H SEBAGAI JURU BICARA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

  • SEMA NOMOR 4 TAHUN 2018 tentang PELAPORAN PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN BIAYA PERKARA PADA PENGADILAN

  • PERMA NOMOR 7 TAHUN 2018 tentang TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI PUTUSAN PENGADILAN PAJAK

  • PERMA NOMOR 6 TAHUN 2018 tentang PEDOMAN PENYELESAIAN SENGKETA ADMINISTRASI PEMERINTAHAN SETELAH MENEMPUH UPAYA ADMINISTRATIF

  • 269/KMA/SK/XII/2018 tentang TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DI BAWAHNYA

  • 200/KMA/SK/X/2018 tentang KELAS, TIPE DAN DAERAH HUKUM PENGADILAN TINGKAT PERTAMA DAN PENGADILAN TINGKAT BANDING PADA EMPAT LINGKUNGAN PERADILAN

  • 722/SEK/SK/XI/2018 tentang PENETAPAN DAFTAR KODE WILAYAH UNTUK PENOMORAN SURAT PADA 85 (DELAPAN PULUH LIMA) PENGADILAN BARU

  • PERMA NOMOR 5 TAHUN 2018 tentang KELAS, TIPE DAN DAERAH HUKUM PENGADILAN TINGKAT PERTAMA DAN PENGADILAN TINGKAT BANDING PADA EMPAT LINGKUNGAN PERADILAN

  • PERMA NOMOR 4 TAHUN 2018 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEPANITERAAN DAN KESEKRETARIATAN PERADILAN

  • 117/KMA/SK/VI/2018 tentang Tata Cara Pemberian dan Perpanjangan Akreditasi Lembaga Penyelenggara Sertifikasi Mediator Bagi Mediator Nonhakim

  • 133/KMA/SK/VII/2018 tentang PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN CALON HAKIM TERPADU

  • 122/KMA/SK/VII/2018 tentang PEDOMAN TATA KELOLA PENGGUNA TERDAFTAR SISTEM INFORMASI PENGADILAN

  • SEMA NOMOR 2 TAHUN 2018 tentang PEMBERLAKUAN SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3 TAHUN 2016 TERHADAP SEMUA JENIS SURAT KETERANGAN

  • PERMA NOMOR 09 TAHUN 2017 tentang FORMAT (TEMPLATE) DAN PEDOMAN PENULISAN PUTUSAN/ PENETAPAN MAHKAMAH AGUNG

  • 72/KMA/SK/III/2018 tentang PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI AKREDITASI LEMBAGA PENYELENGGARA SERTIFIKASI MEDIATOR BAGI MEDIATOR NON HAKIM

  • Beranda Berita


    Sosialisasi Hasil Bimbingan Teknis Pengadilan Tinggi Agama Padang
    create Posted by : Redaksi PA Talu | date_range Date : 2017-11-20

    Pada hari ini Senin, tanggal 20 November 2017, Pengadilan Agama Talu mengadakan sosialisasi hasil Bimbingan Teknis yang telah dilaksanakan pada tanggal 16 s/d 17 November di Pengadilan Tinggi Agama Padang. Sosialisasi tersebut dilaksanakan di Ruang Sidang Pengadilan Agama Talu, dimulai pada pukul 08.30 WIB dan dihadiri oleh seluruh Pimpinan, Hakim, Pejabat Struktural dan Fungsional serta Tenaga Honorer dengan pemateri Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana Pengadilan Agama Talu.

    Sosialisasi Kepegawaian

    Adapun hal-hal yang disampaikan dalam sosialisasi adalah sebagai berikut :

    1. Hasil bimbingan teknis kepegawaian,
    2. Asistensi pelaksanaan Akreditasi Penjamin Mutu Pengadilan Agama,
    3. Validasi data Aplikasi Backup SIKEP, dan;
    4. Aplikasi E-TERASI.

    Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana Pengadilan Agama Talu, Syamsurna, S.Ag, ditunjuk langsung untuk menyampaikan Hasil Bimbingan Teknis tersebut. Beliau menyampaikan bahwa "Bimbingan Teknis yang dilaksanakan di Pengadilan Tinggi Agama Padang itu bertujuan untuk mendukung Mahkamah Agung RI dalam mempertahankan pelaporan keuangan WTP, bahkan Mahkamah Agung menginginkan laporan WTA. Caranya adalah dengan tertib administrasi bagian kepegawaian dengan validasi data SIKEP dan E-TERASI yang langsung terhubung dengan website Pengadilan Tinggi Agama Padang.”

    Sosialisasi Kepegawaian

    Berkaitan dengan Akreditasi Penjamin Mutu Pengadilan Agama, beliau juga menyampaikan bahwa bagian dari dokumen penilaian akreditasi diantaranya adalah :

    • Manual Mutu,
    • SOP yang telah disesuaikan dengan BUKU I,
    • Instruksi Kerja,
    • Formulir I untuk kesekretariatan,
    • Pedoman Acuan, dan lain sebagainya.

    Diakhir acara sosialisasi, Ketua Pengadilan Agama Talu (Drs. H. Palatua, SH, MHI) menghimbau dan mengajak seluruh Aparatur Pengadilan Agama Talu untuk bekerja sama menindaklanjuti hasil bimbingan teknis kepegawaian dan Akreditasi Penjamin Mutu Pengadilan Agama tersebut. (Alwan Wisa, S.Kom / Redaksi Pengadilan Agama Talu)

    expand_less