date_range Hari : Kamis, Tanggal : 20 May 2019
DOWNLOAD
  • 62/KMA/SK/III/2019 tentang TIM PENYUSUNAN FORMAT (TEMPLATE) DAN PEDOMAN PENULISAN PUTUSAN/PENETAPAN PENGADILAN TINGKAT PERTAMA DAN PENGADILAN TINGKAT BANDING PADA EMPAT LINGKUNGAN PERADILAN SELURUH INDONESIA

  • 57/KMA/SK/III/2019 tentang PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DIBAWAHNYA

  • 58/KMA/SK/III/2019 tentang PEDOMAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) PADA MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN DI BAWAHNYA

  • 50/KMA/SK/III/2019 tentang PEMBERLAKUAN APLIKASI SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN (SIKEP) PADA MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN DI BAWAHNYA

  • 039/KMA/SK/II/2019 tentang TIM PENYUSUN YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG MENGENAI RUMUSAN KAIDAH HUKUM DALAM PUTUSAN-PUTUSAN PENTING

  • 279/KMA/SK/XII/2018 tentang PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN HAKIM AGUNG DR. ANDI SAMSAN NGANRO, S.H., M.H SEBAGAI JURU BICARA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

  • SEMA NOMOR 4 TAHUN 2018 tentang PELAPORAN PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN BIAYA PERKARA PADA PENGADILAN

  • PERMA NOMOR 7 TAHUN 2018 tentang TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI PUTUSAN PENGADILAN PAJAK

  • PERMA NOMOR 6 TAHUN 2018 tentang PEDOMAN PENYELESAIAN SENGKETA ADMINISTRASI PEMERINTAHAN SETELAH MENEMPUH UPAYA ADMINISTRATIF

  • 269/KMA/SK/XII/2018 tentang TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DI BAWAHNYA

  • 200/KMA/SK/X/2018 tentang KELAS, TIPE DAN DAERAH HUKUM PENGADILAN TINGKAT PERTAMA DAN PENGADILAN TINGKAT BANDING PADA EMPAT LINGKUNGAN PERADILAN

  • 722/SEK/SK/XI/2018 tentang PENETAPAN DAFTAR KODE WILAYAH UNTUK PENOMORAN SURAT PADA 85 (DELAPAN PULUH LIMA) PENGADILAN BARU

  • PERMA NOMOR 5 TAHUN 2018 tentang KELAS, TIPE DAN DAERAH HUKUM PENGADILAN TINGKAT PERTAMA DAN PENGADILAN TINGKAT BANDING PADA EMPAT LINGKUNGAN PERADILAN

  • PERMA NOMOR 4 TAHUN 2018 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEPANITERAAN DAN KESEKRETARIATAN PERADILAN

  • 117/KMA/SK/VI/2018 tentang Tata Cara Pemberian dan Perpanjangan Akreditasi Lembaga Penyelenggara Sertifikasi Mediator Bagi Mediator Nonhakim

  • 133/KMA/SK/VII/2018 tentang PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN CALON HAKIM TERPADU

  • 122/KMA/SK/VII/2018 tentang PEDOMAN TATA KELOLA PENGGUNA TERDAFTAR SISTEM INFORMASI PENGADILAN

  • SEMA NOMOR 2 TAHUN 2018 tentang PEMBERLAKUAN SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3 TAHUN 2016 TERHADAP SEMUA JENIS SURAT KETERANGAN

  • PERMA NOMOR 09 TAHUN 2017 tentang FORMAT (TEMPLATE) DAN PEDOMAN PENULISAN PUTUSAN/ PENETAPAN MAHKAMAH AGUNG

  • 72/KMA/SK/III/2018 tentang PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI AKREDITASI LEMBAGA PENYELENGGARA SERTIFIKASI MEDIATOR BAGI MEDIATOR NON HAKIM

  • Beranda Berita


    Mediator PA Talu berhasil Mendamaikan Sengketa Antara Mantan Suami Istri
    create Posted by : Redaksi PA Talu | date_range Date : 2019-03-01

    Simpang Empat, 01 Maret 2019

    Majelis Hakim Pengadilan Agama Talu kembali membacakan Putusan Akta Perdamaian (Acta Van Dading) di Tahun 2019 ini. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2019/PA.Talu, yang memuat Kesepakatan Damai antara mantan suami istri dalam sengketa Harta Bersama dan gugatan hak hadhanah tersebut, dibacakan pada hari Rabu, 27 Februari 2019 di ruang sidang Pengadilan Agama Talu, dengan Ketua Majelis, H. Fahmi R., S.Ag., M.H.I.

    01032019

    Putusan Akta Perdamaian (Acta Van Dading) tersebut dibacakan setelah Para Pihak mencapai kesepakatan damai dalam proses mediasi dengan bantuan Mediator Afrizal, S.Ag., M.Ag (Ketua Pengadilan Agama Talu) dengan Laporan Mediator tertanggal 20 Februari 2019. Setelah putusan tersebut dibacakan (dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat) terlihat dari raut wajah para pihak, adanya rasa puas atas kesepakatan damai yang telah dikukuhkan dalam putusan tersebut. Ketua Majelis, H. Fahmi R., S.Ag., M.H.I. tetap mengingatkan kepada para pihak agar dengan iktikad baik melaksanakan kesepakatan damai yang telah dikukuhkan dalam bentuk putusan tersebut, tanpa harus meminta bantuan dari Pengadilan Agama Talu terlebih dahulu (mohon eksekusi) karena pada dasarnya putusan tersebut telah final dan binding (memiliki kekuatan eksekutorial lantaran secara langsung sudah berkekuatan hukum tetap).

    Sebagai gambaran saja, bahwa dalam beberapa bulan belakangan sudah ada sejumlah sengketa yang berhasil mencapai kesepakatan damai di Pengadilan Agama Talu, tentu hal tersebut terlaksana karena adanya komunikasi yang baik, saling membuka hati/pikiran di antara para pihak dan juga tak terlepas dari kesungguhan dalam menjalankan fungsi mendamaikan para pihak yang bersengketa, sehingga dicapai kata sepakat antara mereka dalam menyelesaikan sengketa yang ada. Untuk Acta Van Dading di bulan Februari 2019 ini sudah ada dua perkara, sementara untuk sengketa perceraian, ada sejumlah perkara yang berhasil damai dengan dicabutnya gugatan/permohonan yang diajukan. Sekian dan terimakasih. (Redaksi PA Talu)

    expand_less