date_range Hari : Minggu, Tanggal : 17 February 2019
DOWNLOAD
  • 279/KMA/SK/XII/2018 tentang PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN HAKIM AGUNG DR. ANDI SAMSAN NGANRO, S.H., M.H SEBAGAI JURU BICARA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

  • SEMA NOMOR 4 TAHUN 2018 tentang PELAPORAN PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN BIAYA PERKARA PADA PENGADILAN

  • PERMA NOMOR 7 TAHUN 2018 tentang TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI PUTUSAN PENGADILAN PAJAK

  • PERMA NOMOR 6 TAHUN 2018 tentang PEDOMAN PENYELESAIAN SENGKETA ADMINISTRASI PEMERINTAHAN SETELAH MENEMPUH UPAYA ADMINISTRATIF

  • 269/KMA/SK/XII/2018 tentang TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DI BAWAHNYA

  • 200/KMA/SK/X/2018 tentang KELAS, TIPE DAN DAERAH HUKUM PENGADILAN TINGKAT PERTAMA DAN PENGADILAN TINGKAT BANDING PADA EMPAT LINGKUNGAN PERADILAN

  • 722/SEK/SK/XI/2018 tentang PENETAPAN DAFTAR KODE WILAYAH UNTUK PENOMORAN SURAT PADA 85 (DELAPAN PULUH LIMA) PENGADILAN BARU

  • PERMA NOMOR 5 TAHUN 2018 tentang KELAS, TIPE DAN DAERAH HUKUM PENGADILAN TINGKAT PERTAMA DAN PENGADILAN TINGKAT BANDING PADA EMPAT LINGKUNGAN PERADILAN

  • PERMA NOMOR 4 TAHUN 2018 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEPANITERAAN DAN KESEKRETARIATAN PERADILAN

  • 117/KMA/SK/VI/2018 tentang Tata Cara Pemberian dan Perpanjangan Akreditasi Lembaga Penyelenggara Sertifikasi Mediator Bagi Mediator Nonhakim

  • 133/KMA/SK/VII/2018 tentang PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN CALON HAKIM TERPADU

  • 122/KMA/SK/VII/2018 tentang PEDOMAN TATA KELOLA PENGGUNA TERDAFTAR SISTEM INFORMASI PENGADILAN

  • SEMA NOMOR 2 TAHUN 2018 tentang PEMBERLAKUAN SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3 TAHUN 2016 TERHADAP SEMUA JENIS SURAT KETERANGAN

  • PERMA NOMOR 09 TAHUN 2017 tentang FORMAT (TEMPLATE) DAN PEDOMAN PENULISAN PUTUSAN/ PENETAPAN MAHKAMAH AGUNG

  • 72/KMA/SK/III/2018 tentang PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI AKREDITASI LEMBAGA PENYELENGGARA SERTIFIKASI MEDIATOR BAGI MEDIATOR NON HAKIM

  • Beranda Berita


    Acta Van Dading di Awal Tahun 2019 di PA Talu
    create Posted by : Redaksi PA Talu | date_range Date : 2019-02-08

    Simpang Empat, 08 Februari 2019

    Majelis Hakim Pengadilan Agama Talu kembali berhasil mendamaikan para pihak berperkara dalam perkara gugatan harta waris. Majelis tersebut diketuai oleh H. Fahmi R., S.Ag., M.H.I, setelah beberapa kali persidangan, akhirnya para pihak perkara nomor 539/Pdt.G/2018/PA.Talu berhasil mencapai kata sepakat untuk berdamai dalam menyelesaikan sengketa gugatan harta waris tersebut. Kemudian kesepakatan damai yang telah ditandatangani oleh para pihak tersebut dikukuhkan dalam bentuk putusan nomor 539/Pdt.G/2018/PA.Talu yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, 06 Februari 2019 di ruang sidang utama Pengadilan Agama Talu.

    Seperti yang disampaikan oleh Ketua Majelis perkara tersebut, H. Fahmi R., S.Ag., M.H.I  bahwa banyak keuntungan yang diperoleh oleh para pihak bersengketa apabila dapat dicapai kesepakatan damai dalam suatu perkara. Benarlah apa yang difirmankan oleh Allah SWT dalam surat an-Nisa’ ayat 128 dan berdamai itu lebih baik. Berdamai artinya hemat tenaga, biaya, pikiran, waktu, dan terjaga hubungan antar sesama manusia, apalagi perkara waris yang notebene merupakan sengketa di antara sanak famili sendiri, dalam perkara ini sengketa di antara empat orang saudara seibu yang dilahirkan dari rahim yang sama. Berdamai berarti suatu langkah untuk menutup celah pertikaian yang terjadi selama ini, sehingga terjalin kembali hubungan silaturrahim yang erat ke depannya, insya Allah.

    060220191   060220192

    Perdamaian di antara para pihak tersebut, diikuti dengan pemberian wakaf/sedekah oleh para pihak untuk masjid terdekat dari rumah tempat tinggal pewaris dahulu melalui dua orang pengurus Masjid Nurul Ikhlas Simpang Tiga, Pasaman Barat, yaitu Abdul Karim Datuak Jalelo dan Armi Katik, dalam bentuk penyerahan uang tunai sejumlah dua puluh juta rupiah di muka sidang.

    Setelah pembacaan Putusan Akta Perdamaian (Acta Van Dading) tersebut, Ketua Majelis, H. Fahmi R., S.Ag., M.H.I. kembali menegaskan dan mengingatkan para pihak agar dengan iktikad baik, sama-sama melaksanakan kesepakatan damai yang telah dikukuhkan dalam bentuk putusan tersebut, tanpa mesti ada bantuan dari Pengadilan Agama Talu terlebih dahulu (mohon eksekusi) karena pada dasarnya putusan tersebut telah final dan binding (memiliki kekuatan eksekutorial lantaran secara langsung sudah berkekuatan hukum tetap), Pasal 154 ayat (1), (2) dan (3) R.Bg. Sekian dan terimakasih. (Alwan Wisa, S.Kom / Redaksi PA Talu)

    expand_less